Minggu, 14 November 2010 | 15:09 WIB
Besar Kecil Normal
TEMPO Interaktif, Bandar Lampung - Sejumlah kader Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung menggugat Dewan Pengurus Pusat karena meloloskan kader Partai Demokrat sebagai ketua. Penunjukkan Abdurrahman Sarbini, ketua DPW PAN Lampung dinilai menyalahi aturan partai.
“Kami telah mendaftarkan gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami minta pengadilan membatalkan hasil Musyawarah Wilayah PAN Lampung,” kata Fikri Yasin, koordinator Komite Penegak Konstitusi PAN, Minggu (14/11).
Fikri mengatakan, terpilihnya Abdurrahman Sarbini yang juga menjabat sebagai Bupati Tulangbawang sebagai ketua DPW PAN Lampung secara aklamasi dinilai janggal.
Padahal, sepekan sebelum terpilih, Abdurrahman Sarbini bertarung memperebutkan kursi Partai Demokrat dan kalah. “Selain itu, saat itu ada dua calon yang maju dalam pemilihan ketua DPW PAN Lampung sehingga tidak bisa dilakukan dengan aklamasi. Harus voting atau pemilihan,” katanya.
Kejanggalan lain adalah Abdurrahman Sarbini atau yang akrab disapa Mance tidak pernah menjadi anggota dan menjabat pengurus PAN. Terpilihnya kader Partai Demokrat itu diyakini akan melemahkan perjuangan kader PAN di Lampung. “Kader yang sudah berjibaku membesarkan partai ditelikung dengan mudah oleh orang yang tidak pernah berkeringat,” katanya.
Pada Musyawarah Wilayah PAN Lampung yang digelar pada 24—26 Oktober lalu, Abdurrahman Sarbini terpilih sebagai ketua DPW PAN Lampung secara aklamsi. Padahal, saat itu ada satu calon lain, yaitu Fikri Yasin, yang ngotot maju dalam pemilihan. Tiba-tiba perwakilan DPP PAN memaksakan pemilihan secara aklamasi sehingga menimbulkan kekisruhan saat sidang.
Fikri bersama kader PAN Lampung lain membentuk Komite Penegak Konstitusi PAN. Para kader PAN melihat dari 20 musyawarah wilayah yang telah digelar lebih dari separonya dilakukan dengan aklamasi.
Mereka mensinyalir langkah itu merupakan bagian untuk memuluskan jalan Hatta Rajasa maju sebagai wakil presiden pada 2014 nanti. “Tapi langkah itu sangat kontra produktif. Akan muncul perlawanan kader yang berujung pada perpecahan menjelang pemilihan legislatif dan presiden,” Fikri.
Nurochman Arrazie
Tidak ada komentar:
Posting Komentar